Kitab Hukum Kanonik 1917

PENOLAKAN – Kitab Hukum Kanonik 1917 (KHK 1917) memberi Penguburan Kristiani kepada para katekumen belum dibaptis dan mengajarkan pembaptisan keinginan.

JAWABAN – Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak infalibel. Kitab Hukum Kanonik 1917 pastinya bukanlah pernyataan ex cathedra (dari Takhta Petrus) karena dokumen itu tidak mengikat seluruh Gereja, melainkan hanya Gereja Latin (dan tidak mengikat kepada Gereja Ritus Timur), seperti yang dinyatakan oleh Kanon 1 dari Kitab Hukum Kanonik 1917:

Kanon 1, Kitab Hukum Kanonik 1917: “Meskipun disiplin Gereja Timur sering dirujuk dalam Kitab Hukum Kanonik, namun demikian, Kitab ini hanya berlaku kepada Gereja Latin, dan tidak mengikat Gereja Timur, kecuali jika sedang membahas hal-hal yang karena hakikatnya sendiri juga berlaku kepada Gereja Timur.”[1]

Seorang Paus berbicara secara infalibel dari Takhta Petrus sewaktu ajarannya tentang iman dan moral mengikat seluruh Gereja, tidak seperti Kitab Hukum Kanonik 1917:

Paus Pius IX, Konsili Vatikan I, 1870, Sesi 4, Bab 4:
“ ... sewaktu Sri Paus Roma berbicara secara ‘ex cathedra’ [dari Takhta Petrus], yakni, sewaktu ia mendefinisikan atas dasar otoritas apostoliknya yang tertinggi, demi menunaikan tanggung jawabnya sebagai gembala dan pengajar segenap umat Kristiani, bahwa suatu doktrin tentang iman atau moral harus dipercayai oleh Gereja universal, ia bertindak sepenuhnya dengan infalibilitas ini .…”[2]

Maka, dalil Kitab Hukum Kanonik 1917 pada kanon 737 bahwa Pembaptisan diperlukan “setidak-tidaknya dalam keinginan” untuk keselamatan tidak mengikat Gereja universal ataupun dilindungi oleh infalibilitas. Pernyataan itu juga adalah kebaruan dan menentang pengakuan-pengakuan iman Gereja serta ajaran yang termuat dalam Ritual Romawo selama berabad-abad. Dokumen-dokumen itu mengajarkan bahwa Sakramen Pembaptisan diperlukan untuk keselamatan, bukan “setidak-tidaknya dalam keinginan”.

Adapun asasnya dalam kanon 1239, bahwa para katekumen tak dibaptis boleh diberi penguburan Kristiani, ini menentang Tradisi Gereja Katolik sejak dari zaman kuno, tentang apabila orang tak dibaptis boleh diberi penguburan Kristiani.

Kanon 1239, Kitab Hukum Kanonik 1917: “1. Mereka yang meninggal tanpa Pembaptisan tidak boleh diberikan penguburan gerejawi. 2. Katekumen yang tanpa bersalah meninggal tanpa Pembaptisan harus dianggap telah dibaptis.”[3]

Tradisi Gereja Katolik menolak penguburan gerejawi bagi para katekumen yang  meninggal tanpa Sakramen Pembaptisan, seperti yang diakui oleh The Catholic Encyclopedia [Ensiklopedia Katolik]:

The Catholic Encyclopedia, “Baptism [Pembaptisan],” Volume 2, 1907: “Suatu pernyataan tertentu dalam pidato penguburan dari St. Ambrosius untuk Kaisar Valentinianus II telah dikedepankan sebagai bukti bahwa Gereja mempersembahkan kurban dan doa bagi para katekumen yang meninggal sebelum [menerima] pembaptisan. Jejak dari adat semacam itu sama sekali tidak bisa ditemukan … Adat Gereja terlihat secara lebih benar dalam kanon (xvii) dari Konsili Braga Kedua (572 M): ‘Perayaan Kurban [oblationis] dan pelayanan nyanyian [psallendi] tidak boleh digunakan untuk para katekumen yang telah meninggal tanpa  pembaptisan.”[4]

Asas Gereja Katolik ini berhubungan dengna prinsip yang diartikulasikan oleh Paus St. Leo Agung dan Paus St. Gregorius VII, yakni, kita tidak boleh bersekutu dengan orang yang sudah meninggal kalau kita tidak berkomunikasi (bersekutu) dengan mereka selama hidup.

Paus St. Gregorius VII, Tentang Uskup Wilhelmus yang Diekskomunikasi & Mendukung Raja Henrikus IV yang Tidak Taat, 28 Okt. 1076: “Skisma ini dengan lancang dilakukan terhadap Gereja yang Kudus dan Apostolik, dan dengan demikian seharusnya sama sekali tidak timbul terhadap satu pun pelayan terendah Gereja. Maka jika dalam skisma ini, ia atau siapa saja yang akan secara sukarela memberikan tanda tangannya, sembari secara sadar berkomunikasi dengan raja yang telah diekskomunikasikan, telah mati atau akan mati tanpa pertobatan dan penyilihan, Kami tidak dapat berbelok dari keputusan yang relevan dari para bapa yang kudus – yakni, ‘Jika kita tidak berkomunikasi dengan mereka ketika mereka dahulu masih hidup, kita tidak boleh berkomunikasi dengan mereka ketika mereka sudah mati.’ Namun demikian, jika ia telah menandatangani namanya secara tak sukarela dan jika, seturut larangan kanon-kanon suci, ia belum berkomunikasi dengan raja yang diekskomunikasi, Kami melepaskannya (memberinya absolusi) dengan otoritas apostolik, dan tak hanya menyetujui saja, namun Kami dengan tulus menghendaki agar doa-doa, kurban serta derma dipersembahkan baginya kepada Tuhan.”

Namun KHK 1917 mengajarkan boleh diadakannya persekutuan pasca-kematian dengan pihak yang tidak bersekutu dengan Gereja ketika hidup (yakni, orang tak dibaptis). Lantas KHK 1917 menentang ajaran resmi Gereja, seperti yang terungkap di atas.

KHK 1917 salah dan tidak infalibel. Asas Gereja Katolik di sepanjang sejarah yang menolak diberikannya penguburan gerejawi kepada katekumen tak dibaptis itu benar. Bahkan, menarik dicatat bahwa dalam sebuah kompilasi terkenal sumber-sumber KHK 1917, ada banyak catatan kaki yang disajikan sebagai landasan berbagai kanon. Kanon 1239.2 tentang pengadaan penguburan gerejawi bagi para katekumen tak dibaptis tidak bercatatan kaki: tak ada catatan kaki yang mereferensikan Paus, asas atau konsili terdahulu, pada dasarnya karena sama sekali tidak ada dukungan kepada kanon tersebut dari Tradisi!

The Catholic Encyclopedia [Ensiklopedia Katolik] (1907) mengutip suatu dekret menarik dari Paus Inosensius III.  Di dalamnya, Sri Paus mengomentari hukum tradisional, universal dan konstan Gereja Katolik dari sejak awal mulanya yang menolak diberikannya penguburan gerejawi kepada semua orang yang meninggal tanpa Sakramen Pembaptisan.

The Catholic Encyclopedia, “Baptism {Pembaptisan},” Volume 2, 1907: “Alasan untuk peraturan ini [larangan diberikannya penguburan gerejawi kepada semua orang yang belum dibaptis] diberikan oleh Paus Inosensius III (Dekret III, XXVIII, xiii): ‘Telah didekretkan oleh kanon-kanon suci bahwa kita tidak sama sekali diperkenankan bersekutu dengan mereka yang telah meninggal, jika kita tidak berkomunikasi dengan mereka sewaktu mereka hidup.’”[5]

Kitab Hukum Kanonik 1917 bukanlah disiplin Gereja yang infalibel pula, sebab KHK 1917 tidak diberlakukan Gereja kepada semua orang. Disiplin dijamin bebas kesalahan kalau mengikat setiap orang dalam Gereja.

Paus Pius XII, Mystici Corporis Christi (#66), 29 Juni 1943:
““Tentunya sang Ibu saleh tak bernoda itu bersinar kirana dalam sakramen-sakramen, sarana dirinya melahirkan dan memelihara anak-anaknya; dalam iman yang selalu dia jaga tak bercela; dalam hukum-hukum tersucinya yang dia berlakukan bagi semua orang, serta dalam nasihat-nasihat injili yang dijadikannya teguran bagi mereka; dalam karunia-karunia serta karisma-karisma surgawi, sarana dirinya, dalam kesuburan yang tiada habisnya, melahirkan deretan martir, perawan dan pengaku iman.”[6]

Ini bisa berarti bahwa suatu hukum disiplin bukanlah hukum Gereja “Katolik” (yaitu universal) kalau tidak mengikat Gereja universal. Bagaimanapun juga, Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak menikmati karunia infalibilitas. Ini terbukti lebih lanjut dari kanon-kanon berikut.

1. Kitab Hukum Kanonik 1917 mengajarkan bahwa para bidah dapat berada di dalam iktikad baik.

Kanon 731.2, Kitab Hukum Kanonik 1917: “Dilarang memberi sakramen-sakramen Gereja kepada para bidah dan skismatis, sekalipun mereka bersalah dalam iktikad baik dan meminta sakramen-sakramen tersebut, kecuali mereka terlebih dulu berdamai dengan Gereja setelah menolak kesalahan-kesalahan mereka.”

Seorang bidah, secara definisi infalibel, berada dalam iktikad buruk dan menjatuhkan hukuman kekal atas kepalanya sendiri.

Paus St. Selestinus I, Konsili Efesus, 431:
“ ... semua orang bidah merusak ungkapan-ungkapan sejati dari Roh Kudus dengan pikiran mereka yang jahat dan mereka menjatuhkan api yang tak terpadamkan atas kepala mereka sendiri.”[7]

Paus Eugenius IV, Konsili Florence, “Cantate Domino,” 1441, ex cathedra:
“Ia [Gereja Roma yang Kudus] dengan teguh percaya, mengakui dan berkhotbah bahwa ‘semua orang yang berada di luar Gereja Katolik, bukan hanya orang-orang pagan tetapi juga Yahudi atau bidah dan skismatis, tidak dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kekal dan akan masuk ke dalam api yang kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya,’ [Matius 25, 41] kecuali jika mereka bergabung ke dalam Gereja sebelum akhir hidup mereka ....”[8]

Paus Gregorius XVI, Summo Iugiter Studio (#2), 27 Mei 1832:
“Pada akhirnya, tiada kekurangan dari antara kalangan orang-orang yang teperdaya ini, mereka yang mencoba untuk meyakinkan diri mereka sendiri serta orang lain, bahwa manusia dapat diselamatkan tidak hanya dalam agama Katolik saja; namun bahwa para bidah yang meninggal dalam bidah pun dapat memperoleh kehidupan kekal.”[9]

Orang dalam iktikad baik yang khilaf secara tak bersalah tentang dogma tertentu (secara longgar dan tidak tepat dijuluki seorang “bidah material” dalam diskusi-diskusi teologis) bukan seorang bidah, melainkan seorang Katolik yang keliru dalam iktikad baik. Maka dari itu, pernyataan dalam KHK 1917 tentang para bidah dan skismatis berada dalam iktikad baik, pastinya salah secara teologis dan membuktikan bahwa KHK 1917 tidak dilindungi oleh infalibilitas.

Surat bulla yang sesungguhnya mempermaklumkan KHK 1917, Providentissima Mater Ecclesia, tidak ditandatangani oleh Benediktus XV, melainkan oleh Kardinal Gasparri dan Kardinal De Azevedo. Kardinal Gasparri, Sekretaris Negara, adalah pengarang dan pengompilasi utama kanon-kanonnya. Itu menarik, tetapi tidak perlu dijadikan landasan penting dari argumen kita.

2. Kitab Hukum Kanonik 1917 mengajarkan bahwa para Katolik dapat menghadiri bentuk-bentuk ibadat non-Katolik, termasuk pernikahan non-Katolik dan penguburan non-Katolik!

Kanon 1258, Kitab Hukum Kanonik 1917: “1. Tidaklah licit bagi para umat beriman untuk secara aktif menghadiri, atau mengambil bagian di dalam, ritus-ritus keagamaan dari orang-orang non-Katolik dengan cara apa pun. 2. Demi tujuan penghormatan atau tanggung jawab sipil, kehadiran pasif atau semata-mata jasmaniah pada upacara penguburan dan pernikahan orang-orang non-Katolik serta upacara-upacara khidmat orang non-Katolik serupa lainnya boleh ditolerir, jika dilandasi alasan berat yang disetujui Uskup dalam kasus keraguan, asalkan tidak ada bahaya pembejatan dan skandal.”

Catatan: kanon ini tidak berbicara tentang Misa Katolik atau ibadat Katolik yang dipimpin oleh seorang bidah, melainkan ibadat dan ritus-ritus (sesat) orang non-Katolik atau non-Kristiani. Ada yang percaya bahwa kanon ini memperkenankan orang berperjalanan dan menghadiri sinagoga Yahudi atau kuil Buddhis atau kebaktian Lutheran, dll. untuk upacara pernikahan atau upacara penguburan orang kafir atau bidah, asalkan seseorang tidak berpartisipasi aktif! Itu bermasalah. Sebab, berupaya menghadiri perayaan-perayaan non-Katolik semacam itu, tempat dilangsungkannya ibadat sesat (demi tujuan menghormati atau menyenangkan orang yang terlibat di dalamnya), upaya itu sendiri adalah skandal. Itu setara menghormati orang yang berdosa terhadap Perintah Allah yang Pertama. Pergi ke upacara penguburan orang non-Katolik menyiratkan adanya harapan bagi orang itu untuk beroleh keselamatan di luar Gereja. Menghadiri upacara pernikahan orang non-Katolik menyiratkan Allah menyetujui pernikahan orang itu di luar Gereja. Orang Katolik tidak diperkenankan mengambil bagian secara aktif dalam ibadat sesat ataupun berupaya berperjalanan mendatangi ibadat sesat atau perayaan non-Katolik demi menghormati perayaan/ibadat tersebut dengan kehadiran “pasif”-nya.

KHK 1917 tidak infalibel. Dokumen itu menentang Tradisi Gereja tentang penguburan gerejawi dan ajarannya bahwa kita tidak boleh bersekutu dengan orang yang meninggal kalau kita tidak bersekutu dengan mereka ketika mereka masih hidup. KHK 1917 sama sekali tiada bobotnya melawan deklarasi infalibel Takhta Petrus (yang mengikat seluruh Gereja) bahwa tidak ada orang yang bisa masuk Surga tanpa Sakramen Pembaptisan.

Paus Paulus III, Konsili Trente, Sesi 7, Kanon 5 tentang Sakramen Pembaptisan, ex cathedra: “Barang siapa berkata bahwa [Sakramen] pembaptisan adalah hal yang opsional, yaitu, tidak diperlukan untuk keselamatan (bandingkan Yohanes 3:5): terkutuklah dia.”[10]

Catatan kaki:

[1] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, Ignatius Press, 2001, Kanon 1, hal. 29.

[2] Denzinger 1839.

[3] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, Ignatius Press, 2001, Kanon 1, hal. 451.

[4] The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik}, “Baptism {Pembaptisan}”, Volume 2, hal. 265.

[5] The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik}, “Baptism {Pembaptisan}”, Volume 2, hal. 267.

[6] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 4 (1939-1958), hal. 50.

[7] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 74.

[8] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 578; Denzinger 714.

[9] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 229.

[10] Denzinger 861; Decrees of Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal.685.